Home / INFORMASI TERBARU / Jamin Stabilitas Keamanan Pasca Pencoblosan, Kemenag dan Polres Ternate gandeng Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat.

Jamin Stabilitas Keamanan Pasca Pencoblosan, Kemenag dan Polres Ternate gandeng Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat.

Ternate.malut.polri.go.id – Ternate . Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda S.IK menghadiri Pertemuan antara Pemerintah, KNPI Kota, tokoh Pemuda dan tokoh Agama terkait dengan pembahasan tentang situasi pasca tahapan Pileg dan Pilpres 2019 bertempat di Aula Kantor Kementrian Agama Kota Ternate hari Sabtu,(4/5/19) pukul 15.10 wit.

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenag Kota Ternate juga menghadirkan Kepala Kemenag Kota Ternate Drs. H. Adam Ma’ rus, M.Pdi, Jougogu Kesultanan Ternate H. M. Zulkiram M. CH, S. Ag, M. Si, Ketua MUI Kota Ternate H. Usman Muhammad, SH,M.Pd.I, Kasat Intelkam Polres Ternate AKP Saiful Egal, Wakil Ketua FKUB Kota Pdt. Yanes Titalei, Ketua KNPI Kota Ternate Syahroni A Hirto, Ketua GP Ansor Kota Ternate Rahdi Anwar, S.Pd dan Ketua DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Malut M. Harly Bayu.

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kota Ternate Drs H Adam Ma’arus menyampaikan bahwa Pertemuan yang diselenggarakan ini dalam rangka menyikapi situasi bangsa kita berhubungan dengan Pemilu 2019 oleh karena itu kami mengundang para tamu untuk menyampaikan beberapa pemikiran menyikapi situasi pasca pemungutan suara serta menjelang pengumuman hasil perhitungan suara nasional tanggal 22 Mei 2019.

Dilanjutkan oleh Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda S.IK yang menjelaskan bahwa pertemuan ini tentunya untuk menyikapi persoalan Kamtibmas pasca Pencoblosan, dimana yang kita tahu bersama yang berkembang saat ini di berbagai media sosial, media masa, TV maupun media online bertebaran narasi-narasi politik yang dapat merusak kerukunan dan menimbulkan perpecahan antar umat maupun intra umat.

Oleh sebab itu, perlu upaya kolektif segenap komponen masyarkat untuk bulatkan tekad dan komitmen untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, NKRI harus tetap berdiri kokoh dan jangan biarkan ada pihak-pihak akan akan mencerai beraikannya. Persoalan Narasi-narasi negatif yang dibangun saat ini, apabila tidak segera kita minimalisir maka dapat berdampak kepada perpecahan bangsa.

Maka dari itu kita disini berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk terus mengaungkan kedamaian dan persatuan serta menunggu hasil dari penghitungan yang dilakukan oleh KPU.

Ditambahkan bahwa narasi yang dibangun saat ini adalah tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU, namun tidak disertai dengan data yang valid, tapi justru tidak dilaporkan melainkan diperbincangkan dan diperdebatkan di media sosial, media online, TV, media masa. Padahal jika memang ada temuan kecurangan maka seharusnya dilaporkan ke Bawaslu, dan tentunya ada mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut.

“ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama untuk membantu merasionalkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas untuk tidak terpancing dengan isu-isu dan narasi-narasi yang mengarah untuk mendegelimitasi penyelenggara Pemilu. Narasi-narasi negatif harus kita imbangi dengan narasi-narasi positif berupa ajakan atau seruan persatuan dan kesatuan bangsa, kedamaian, kerukunan dan kutuhan NKRI,” tutur Kapolres.

Harapanya adalah masing-masing tokoh dapat menyampaikan statement ke publik berupa statemen2 yang menyejukkan dan mengajak untuk bersatu serta mendukung KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya secara profesional, apabila memang ada dugaan kecurangan maka silahkan tempuh jalur hukum, bukan dengan tindakan inskonstitusional.

Selanjutnya, Kapolres menekankan bahwa saya harap para tokoh yang hadir pada hari ini bisa memberikan saran dan solusi tindakan yang dapat kita lakukan untuk antisipasi timbulnya konflik menjelang pengumuman hasil perhitungan suara maupun pasca pengumuman hasil penghitungan suara tanggal 22 Mei 2019.

Dilanjutkan oleh Ketua KNPI Kota Ternate Syahroni A Hirto untuk dari pihak KNPI bersama OKP, kami menyatakan sikap mendukung kinerja KPU dan Bawaslu hingga selesai, dan jika ada masyarakat yang tidak puas maka silahkan tempuh jalur hukum, sudah ada mekanismenya. Bahkan beberapa kadee OKP ada yang menjadi relawan pengawas pemilu bersama-sama Bawaslu Kota Ternate, dan setiap temuan di lapangan sudah dilaporkan ke Bawaslu.

“Bagi kami KNPI Ternate akan menjadi bagian dalam pengawasan maupun membantu aparat keamaman untuk menyikapi isu-isu kecurangan KPU yang diakhir-akhir ini gencar disuarakan oleh pihak-pihak tertentu. Kami juga mendukung BAWASLU dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan tentunya sudah ada prosesur tetap yang berlalu di BAWASLU,” ucapnya.

Ketua MUI Kota Ternate H. Usman Muhammad, SH,M.Pd.I menekankan bahwa siap untuk menetralisir dan menyikapi persoalan pileg, Pilpres untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat 1 bulan menjelang Pemilu kami sudah menjalankan program kami di masjid-masjid dalam Kota Ternate dan itu khotbah kita seragam dimana pilihan berbeda jangan menciptakan perpecahan.

“Kita berharap bahwa para penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, jujur dan transparan, kami saat turun kepada masyarakat mereka menyatakan bahwa tidak akan ada kericuhan kalau tidak ada kecurangan,” harapnya.

Jo Gogu Kesultanan Ternate H. M. Zulkiram M. CH, S. Ag, M.Si mengatakan kita harus bisa menjaga silaturahmi, jangan kita terobok-obok oleh berbagai kepentingan segelintir orang atau kelompok dalam Pemilu 2019. Yang kita utamakan adalah tetap menjaga keamanan dan kedamaian.

Pertama kita harus melawan narasi-narasi negatif seperti berita hoax, ujaran kebencian fitnah yang menjurus ke perpecahan bangsa, inilah yang harus kita lawan bersama. Kedua, kita lakukan sosialisasi damai sampai ke tingkat sekolah2, selanjutnya memasang baliho2 ajakan damai di tempat2 yang strategis yang mudah dilihat masyarakat, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap alam bawah sadar masyarakat akan pentingnya kedamaian, paling tidak terciptanya pemikiran damai dalam diri. masyarakat dan yang ketiga harus adanya ajakan dari Tokoh Agama, Para Ustad, Pendeta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan lainya untuk menyerukan pesan dan ajakan damai, selanjutnya disampaikan ke publik melalui media sosial, saya rasa oenting juga untuk dilakukan terkait ajakan damai serta jangan terpengaruh hasutan yang dapat memecah-belah kerukunan dan bangsa Indonesia.

Dilanjutkan lagi oleh FKUB Perwakilan Agama Kristen Protestan Pdt. Yanes Titalei bahwa hal yang perlu disikapi yaitu, aparat keamanan harus tetap memberikan jaminan keamanan bagi petugas penyelenggara pemilu baik tingkat kecamatan maupun kota, dalam rangka antisipasi adanya intimidasi dari pihak calon legislatif.

“Kami dari pihak gereja sudah sampaikan ke jamaat untuk tetap jaga Kamtibmas pasca pencoblosan serta menjelang hari pengumuman hasil rekapitulasi suara secara nasional tanggal 22 Mei 2019,” jelasnya.

Ditambahkan lagi oleh Ketua GP Ansor Kota Ternate Rahdi Anwar, S.Pd bahwa narasi yang disampaikan MUI terkait ricuh dan ruci ini harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat karena yang berhak menentukan curang atau tidak adalah BAWASLU bahkan sampai pada tingkat MK. Tugas kitalah yang menetralisir narasi-narasi yang tidak benar, jangan justru kita mengamini narasi-narasi negatif tersebut.

“Hal seperti ini harus kita luruskan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi narasi yang menyesatkan, tertanam didalam pikiran masyarakat yang nantinya pemikiran itu pengaruhnya sampai pada tahapan2 berikutnya.
Saya Sepakat dengan Pak Kapolres, kita harus lawan narasi-narasi negatif dengan membuat narasi-narasi yang positif dan kita publis ke media sosial kita masing-masing,” tutur beliau.

Selanjutnya, Ketua DPD FN Bhineka Tunggal Ika Malut saat ini narasi – narasi negatif terkait hasil pelaksanaan pencoblosan dan pasca pencoblosan tidak pantas dibangun sebab saat ini bukan lagi tahapan kampanye, seyognyanya yang dibangun sekarang adalah narasi-narasi yang menyejukkan. Rakyat sudah menjalankan haknya yaitu memberkan suaranya, tinggal kita kawal saja prosesnya, dan ini sudah domainnya penyelenggara, kalau ada yang salah dari penyelenggara maka silahkan laporkan dan bawa bukti2nya, dan ini sudah diatur dalam undang-undang.

“Mari kita membangun Narasi Persatuan dan kedamaian, bukan dengan memaksakan kehendak dan kesampingkan mekanisme yang ada,” ajakannya.

Dari beberapa penyampaian dari para tamu, Kapolres Ternate AKBP Azhari Juanda S.IK menanggapi dengan dengan sangat apresiasi atas saran dan masukan oleh semua pihak.

Selanjutnya, Kapolres dan Kepala Kankemenag akan membangun dialog dengan para imam masjid se-Kota Ternate dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kedamaian, jaga keutuhan NKRI, serta mendukung KPU untuk menyelesaikan tugasnya secara profesional dan jika ada kecurangan silahkan selesaikan melalui jalur konstitusional, Hal yang sama akan dilakukan juga dengan pengurus gereja se-Kota Ternate.

“Polres Ternate akan melakukan sosialisasi kedamaian ke Masjid, Gereja dan Sekolah – Sekolah bersama-sama dengan MUI dan Kemenag Kota Ternate. Kita akan lakukan gerakan kolektif memasang spanduk-spanduk sosialisasi perdamaian di tempat2 strategis, juga di rumah-rumah ibadah, maupun instansi pemerintah,” kata Kapolres.

Kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa akan dilaksanakannya sosialisasi ke Sekolah, tempat ibadah serta memasang spanduk dgn narasi mengajak masyarakat untuk tetap ciptakan situasi kamtibmas yg aman dan damai.

Masing-masing tokoh akan membuat testimoni baik melalui video maupun tulisan selanjutnya dipublis melalui media sosial masing2 tentang ajakan jaga Kamtibmas serta dukung KPU untuk selesaikan tugasnya secara profesional, dan tidak boleh ada tindakan2 yang inkonstitusional. (ds).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *