Home / BERITA SATUAN BAG OPS / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAMPAK RENCANA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KOTA TERNATE

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DAMPAK RENCANA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KOTA TERNATE

Ternate – Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit, S.H., S.I.K., M.M selaku penanggungjawab dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengikut sertakan Pemkot Ternate, SBM PT. Pertamina Wilayah III Maluku, stokeholder terkait dalam rencana Pemerintah akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kamis, 01/9/2022.

Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Ternate DR. M. Tauhid, Soleman, M.Si, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, Kajari Kota Ternate, Abdullah S.H.,M.HUM, Kapolres Ternate, AKBP. Andik Purnomo Sigit, S.H.,S.IK.,M.M, SBM PT. PERTAMINA Wilayah III Maluku, Gatot subroto, Sekda Kota Ternate, Dr. Jusuf Sunya, ME, Mewakili Dandim 1501 Ternate Danramil 1501 Ternate, Kapten Inf. Adi Prabowo, Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman, S.H, Kadisperindag Kota Ternate, Muhlis S. Djumadil, Kadishub Kota Ternate, Anwar Hasyim, Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Ternate, Miraza, Lurah Akehuda, Agus Rahmat, Admin PT. Yuseda Mandiri Utama, Hardi, Ketua ISSAP Ternate, Muhammad Ely, Ketua GMNI Ternate, Bambang Hariyanto, Ketua Cabang IMM Kota Ternate, Darman Leko, Tokoh Masyarakat dan Pengecer BBM Kota Ternate yang hadir kurang lebih 20 Orang.

Sambutan Kapolres Ternate Bahwa pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait informasi penyesuaian harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga semua sadar dan paham akan kondisi kita saat ini.

Kita tahu betul kondisi dimasyarakat sekarang ini oleh karena itu kita membuat FGD ini agar masyarakat bisa menyuarakan pendapat langsung kepada pemerintah dan PT. Pertamina.

Informasi terakhir hari ini bahwa harga bbm nonsubsidi malah turun, sekali lagi harga itu dipengaruhi oleh banyak faktor jadi bukan hanya sewenang-wenang dapat ditentukan oleh pemerintah.

Untuk konsumsi pertalite hingga bulan agustus ini sudah mencapai 80%, dan kita lihat bersama bahwa penyaluran BBM subsidi ini tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah mengubah aturan penyalurannya.

Beberapa saat yang lalu telah kami upayakan penyaluran BBM secara tepat, ada beberapa oknum yang kami amankan terkait penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

Penyampaian dari SBM PT. PERTAMINA Wilayah III Maluku bahwa PT. Pertamina sekarang sedang menjalankan sistem yang namanya Subsidi Tepat, dimana tujuannya yaitu BBM yang disubsidi oleh pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang memang betul betul berhak.

Pemerintah pusat melalui PT. Pertamina dibantu oleh pemerintah daerah dan forkopimda melaksanakan program ini agar subsidi tepat sasaran, karena subsidi merupakan BBM yang diberikan oleh pemerintah menggunakan dana APBN dengan jumlah terbatas.

Sekarang ini 80% BBM subsidi masih dikonsumsi oleh kalangan menengah keatas, inilah yabg mendorong pemerintah melakukan pengawasan ekstra dilapangan untuk meminimalisir kesalahan penyaluran BBM subsidi.

Hal yang akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM Subsidi yaitu terjadinya over kuota yang dapat menguras APBN, karena pemerintah sebelumnya telah menetapkan 300 Triliun untuk subsidi BBN akan tetapi hingga saat ini telah dihabiskan dana sekitar 500 Triliun untuk penggunaan BBM Subsidi dan mungkin bisa menembus hingga 700 Triliun.

Oleh karenanya itu pemerintah mengeluarkan aturan ataupun regulasi terkait penyaluran BBM Subsidi dengan menggunakan QR Code MY PERTAMINA sehingga dapat menyaring pengguna BBM Subsidi dengan tepat.

PT. Pertamina telah melakukan langkah langkah awal dalam mensosialisasikan MY Pertamina yaitu dengan pemasangan baliho dan spanduk di SPBU serta membagikan pamflet tentang aturan pembelian bbm subsidi

Kami 3 cara untuk mendapatkan QR Code MY PERTAMINA untuk pengisian BBM subsidi yaitu dengan mendownload aplikasi, menggunakan website ataupun mencetak QR Code di Both Ofline yang telah kami sediakan disetiap SPBU bagi masyarakat yang tidak memiliki Handphone.

Tanggal 1 september 2022 secara nasional sudah diwajibkan menggunakan QR Code namun kami masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat sambil terus melakukan sosialisasi penggunaan my pertamina.

Semua SPBU menyediakan Both offline untuk membantu masyarakat membuat QR Code, selain itu kami juga menyediakan Both tambahan di Pelabuhan Feri bastiong dan Gor ubo – ubo serta di Terminal gamalama.

Sampai dengan hari ini sudah 495 orang yang terdaftar secara ofline di both ofline untuk penggunaan QR Code di kota ternate. Itu belum termasuk bagi masyarakat yang mendaftar secara mandiri menggunakan handphone masing masing.

Kami membutuhkan support dari Pemda untuk disposisi sampai ke level kelurahan untuk mendaftarkan masyarakat yang khususnya memiliki kendaraan roda 4 untuk menggunakan My pertamina.

Kami juga membutuhkan tempat pendaftaran dan tambahan personil membantu pendaftaran masyarakat secara offline.

Kami meminta Dishub Kota Ternate membantu menyisir kembali Organda yang belum terdaftar khususnya kendaraan umum serta Dinas kelautan dan perikanan dapat mendaftarkan Nelayan

Dan kami minta bantuan dari Kapolres dapat menertibkan kegiatan pendaftaran dilapangan.

Kajari Kota Ternate menyampaikan apresiasi kepada kapolres ternate untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian tarif BBM.

Tarif transportasi baik laut maupun darat di kota ternate ini sudah mengalami beberapa kali perubahan harga, oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang pasti terkait penggunaan bbm dan tarif angkut.

Kita harus mengatasi permasalahan bbm ini karena sangat berdampak bagi hidup masyarakat khususnya pengguna transportasi umum baik di darat maupun di laut mengingat kegiatan masyarakat maluku utara banyak menyebrang antar pulau.

Yang saya temui dilapangan adalah masyarakat hanya mengeluhkan ketersediaan bbm, untuk harga mereka tidak terlalu mempermasalahkan karena akan ikut berubah dengan biaya tarif angkutan tersebut.

PT. Pertamina dan SPBU harus betul betul memilah kendaraan yang bisa mendapat bbm subsidi karena memang dilapangan hampir semua masyarakat mengantri bbm subsidi tersebut.

Penyampaian Walikota Ternate, DR. M. Tauhid, Soleman, M.Si bahwa Kita sudah mendapatkan info terkait kenaikan bbm hari ini namun belum terealisasi, meskipun bgitu kita harus mencari solusi akan hal ini, kami juga sudah sepakat dengan stakeholder perlu ada pertemuan seperti ini secara terbuka mendapatkan informasi dari PT. Pertamina sebagai operator pengelola BBM.

Pemda tentunya menginginkan situasi kondusif tentunya berkaitan dengan pembangunan yang harus aman dan nyaman serta tetap mengedepankan kepentingan masyafakat, saya dapat memahami beberapa hari lalu aksi dilakukan masyarakat di pelabuhan semut terkait dengan kelangkaan BBM jenis minyak tanah.

Pasti ada solusi dan upaya baik dari pemda terkait kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga bbm, tetapi bagi saya kita harus mengantisipasi gejolak di masyarakat karena tentunya pemda akan menjadi tameng pertama yang akan didatangi masyarakat maupun kelompok mahasiswa.

Kementerian SDM sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi penggunaan BBM yang terus meningkat salah satunya penggunaan kendaraan listrik, namun semua itu butuh waktu.

Penyampaian Ketua DPRD Kota Ternate, bahwa Beberapa hari yang lalu Polisi tekah mengamankan oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi yang di distribusikan dari Pertamina jambula ke SPBU.

Kita harus melakukan operasi secara tegas terkait hal ini, begitu juga akan kita sosialisasikan ke kelurahan jika di daerahnya ada penyalahgunaan bbm subsidi.

Sekarang ini informasi sudah sangat gampang sehingga saya harap masyarakat bisa mendokumentasikan penyalahgunaan bbm dan melaporkan kepada pihak terkait untuk diamankan jangan hanya berharap polisi akan tetapi kita semua harus terlibat menumpas mafia bbm ini.

Ketika polisi berada di SPBU aktivitas penjualan berjalan normal, akan tetapi jika polisi sudah tidak berada maka pengecer menggunakan jerigen dan tanki modif lgsung masuk membeli BBM. Subsidi untuk dijual kembali

SPBU juga harus tegas jangan melayani pembelian yang tidak sesuai aturan karena itulah yang dapat menjadi pemicu antrian panjang dan kelangkaan bbm subsidi.

Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) oleh Polres Ternate, Pemkot Ternate, pihak Pertamina dan Stakeholder terkait dalam rangka antisipasi dampak rencana penyesuaian harga BBM di wilayah kota Sibolga dan semua pihak yg hadir dalam FGD tersebut berkomitmen untuk bersinergi dengan Polres Ternate guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

About Hariman Polres ternate

Check Also

Serap Aspirasi Masyarakat Polda Malut Kembali gelar Jumat Curhat

Polda Maluku Utara Kembali Mengadakan Jumat Curhat, kali ini pertemuan bersama Nakhoda dan ABK Speedboat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *